Ijazah Jokowi Dipertanyakan: Konspirasi, Kebenaran, atau Kebisingan?

26 Agustus 2025

Oleh: Elias Mite

Isu mengenai keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo kembali mencuat ke ruang publik, menjadi sorotan tajam media, perdebatan di ruang-ruang digital, hingga bahan diskusi warung kopi. Polemik ini bukan hal baru, namun entah mengapa terus bergulir dengan energi yang seperti tak habis-habis. Fenomena ini memperlihatkan betapa kuatnya daya ledak informasi di era demokrasi digital. Kecurigaan atas keabsahan ijazah bukan sekadar soal validitas dokumen, tetapi telah menjelma menjadi simbol perlawanan politik, kanal ketidakpuasan publik, bahkan arena benturan antara kelompok kepentingan. Semua dinamika ini menimbulkan satu pertanyaan besar: apakah kita sedang menyaksikan upaya murni mencari kebenaran, manuver konspiratif yang terorganisir, atau hanya kebisingan demokrasi yang kehilangan fokus dan arah? 

Polemik ini berakar dari gugatan hukum yang mempertanyakan keaslian ijazah yang digunakan Presiden Jokowi saat mencalonkan diri. Beberapa pihak menyebut bahwa ijazah tersebut tidak otentik. Meski Mahkamah telah menolak gugatan itu dan pihak Universitas Gadjah Mada telah memberikan klarifikasi,suara-suara keraguan tetap bergema.

Dalam dinamika publik, polemik tersebut tidak lagi berdiri di atas fakta administratif semata. Ia berubah menjadi wacana politik yang dimainkan secara berulang. Semua celah administratif dibesarkan, lalu diolah dengan narasi spekulatif yang dikemas dalam bahasa keraguan dan tudingan. Dan di sinilah kita melihat bahwa isu ini tak berjalan dalam ruang hampa, melainkan menumpang pada iklim politik yang tengah mengeras, menjelang tahun-tahun krusial pemilihan dan kontestasi kuasa. Semua ini membuka kemungkinan besar bahwa drama ijazah adalah bagian dari konspirasi politik yang terorganisir dengan baik. Isu ini muncul pada momen-momen strategis: menjelang pemilu, saat pemerintah sedang tertekan, atau ketika popularitas presiden mulai menanjak atau menurun. 

Ada indikasi kuat bahwa narasi ini tidak sekadar muncul dari keresahan masyarakat biasa, melainkan digerakkan oleh jaringan tertentu yang memiliki agenda politik. Konspirasi ini menyasar persepsi, bukan pembuktian hukum. Tujuannya bukan membuktikan benar atau salah, tapi membentuk keraguan kolektif bahwa presiden tidak sah. Ketika keraguan itu tertanam dalam kesadaran publik, maka ia menjadi senjata politik yang efektif, meski tanpa fakta kuat. Semua jadi permainan persepsi. Namun tidak semua suara yang meragukan bisa disamaratakan sebagai bagian dari konspirasi. Di antara semua kegaduhan itu, ada juga pihak-pihak yang tulus ingin menegakkan transparansi dan akuntabilitas. Bagi mereka, semua pejabat publik, termasuk presiden, wajib tunduk pada prinsip keterbukaan. Mereka ingin melihat bukti nyata, tidak puas dengan klarifikasi sepihak. 

Dalam demokrasi, kebenaran memang seharusnya diuji, bukan hanya diyakini. Sayangnya, pencarian kebenaran ini seringkali tenggelam dalam narasi yang dipelintir, data yang dibajak, dan framing yang membelok. Semua orang merasa menjadi penyelidik, semua bisa membuat kesimpulan. Maka, yang terjadi bukanlah pencarian kebenaran yang sehat, melainkan kontestasi opini yang gaduh dan tak terarah. Di atas semuanya, polemik ijazah Jokowi ini mencerminkan realitas lain: bahwa demokrasi kita hari ini sedang riuh oleh kebisingan. Ini adalah masa ketika batas antara informasi dan disinformasi sangat tipis. Semua bisa diviralkan, semua bisa dipercaya hanya karena sering diulang. Kebisingan ini membuat publik lelah dan lupa akan substansi. Kita lebih sibuk mendebat ijazah presiden, daripada membahas stunting, harga pangan, korupsi, atau pendidikan. Demokrasi kehilangan fokus, berubah menjadi panggung gaduh yang didorong oleh algoritma, bukan akal sehat. Semua tokoh bisa diragukan, semua lembaga bisa dipelintir. Dan sayangnya, semua itu terjadi atas nama demokrasi itu sendiri.

Drama ijazah Jokowi memperlihatkan kepada kita bahwa narasi publik hari ini tak lagi sesederhana hitam-putih, benar-salah. Yang ada adalah kabut narasi, benturan kepentingan, dan pertarungan persepsi. Apakah ini konspirasi terorganisir? Mungkin. Apakah ini pencarian kebenaran? Bisa jadi. Apakah ini hanya kebisingan demokrasi? Tentu saja. Mungkin jawabannya: semua. Semua itu bercampur dan berbaur menjadi satu drama panjang yang menguras energi publik. Namun satu hal pasti: demokrasi yang matang tidak tumbuh dari kegaduhan, melainkan dari keberanian untuk mencari fakta, menyaring informasi, dan menolak manipulasi.

Catatan Redaksi:

"Tulisan ini bertujuan membuka ruang diskusi kritis yang sehat dan berdasarkan akal sehat, bukan membakar emosi. Semua warga negara berhak bertanya, semua pemimpin wajib menjawab, dan semua sistem demokrasi butuh kedewasaan publik untuk menjaga keseimbangan antara hak, suara, dan tanggung jawab bersama. "